Beritabogor24jam.com – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak pemerintah agar program mobil nasional tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan pejabat, tetapi juga untuk rakyat.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menilai kebijakan mobil nasional semestinya menyentuh kebutuhan transportasi publik yang masih minim di berbagai daerah.
Menurut Djoko, saat ini sebanyak 95 persen kota-kota di Indonesia tidak memiliki transportasi umum modern.
Bahkan, banyak di antaranya sudah tidak lagi memiliki fasilitas transportasi umum sama sekali.
“Andai ada, rata-rata sarana transportasi umum itu usianya di atas 10–15 tahun dan tidak layak operasi,” ujar Djoko, Sabtu, 25 Oktober 2025.
Transportasi Umum Modern Masih Terbatas
Djoko, yang juga akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, menjelaskan, hingga kini transportasi umum modern dengan skema buy the service baru tersedia di 17 kota dan 11 kabupaten.
Padahal, Indonesia memiliki 514 pemerintah daerah, termasuk 38 provinsi.
Kondisi ini menunjukkan kesenjangan besar dalam akses transportasi publik di seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, pemerintah seharusnya merancang program mobil nasional yang tidak hanya melayani mobilitas pejabat, tetapi juga kebutuhan rakyat banyak.
Ia menegaskan, jika pemerintah berencana memproduksi mobil nasional untuk menunjang mobilitas pejabat, maka sudah sepatutnya juga memproduksi kendaraan yang dapat digunakan oleh masyarakat luas.
“Kebutuhan mobilitas tidak hanya oleh pejabat, juga rakyat memerlukan. Alangkah baiknya juga diproduksi mobil untuk rakyat berupa bus, angkutan pedesaan, dan truk,” katanya.
Bus diperlukan untuk memperluas akses transportasi umum modern di berbagai kota dan kabupaten, sementara angkutan pedesaan dapat membantu warga desa mengangkut hasil bumi ke pasar.
“Sementara truk angkut logistik dan pangan,” tambah dia.
Belajar dari Strategi Negara Lain
Djoko mencontohkan negara lain seperti India, China, dan Jepang yang menjadikan produksi truk dan bus sebagai bagian dari strategi pembangunan transportasi nasional mereka.
“Belajar dari India, China dan Jepang, produksi truk dan bus juga menjadi target mereka. Sekarang, bus dan truk di Indonesia bukan produksi dalam negeri. Artinya, kebutuhan bus dan truk juga cukup tinggi,” ujarnya.
Pendekatan ini dinilai efektif untuk meningkatkan mobilitas rakyat sekaligus mendukung pengembangan industri otomotif nasional.
Djoko menutup dengan menekankan, agar program mobil nasional dapat memberi manfaat secara merata.
“APBN dari rakyat, jangan hanya untuk pejabat, tapi juga rakyat ikut menikmati program mobil nasional,” pungkas Djoko.
