Beritabogor24jam – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menerima berbagai keluhan dan masukan dari masyarakat saat melaksanakan agenda reses masa sidang III tahun anggaran 2024–2025.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Gedung Serbaguna Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, pada Senin, 14 Juli 2025.
Agenda reses ini merupakan sarana komunikasi langsung antara wakil rakyat dengan konstituennya.
Di mana, menjadi ajang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kondisi riil di lapangan.
Dalam sesi dialog yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, hingga warga setempat, dua persoalan utama mencuat sebagai keluhan paling mendesak, yaitu penanganan sampah dan layanan kesehatan.
“Banyak masukan dari para tokoh masyarakat dan kepala desa. Dua hal yang paling dominan adalah penanganan sampah dan layanan kesehatan yang masih belum optimal,” ujar Sastra Winara kepada awak media.
Menurutnya, kedua persoalan tersebut bukan hanya terjadi di tingkat lokal seperti di Jasinga, tetapi merupakan bagian dari tantangan besar Kabupaten Bogor secara menyeluruh.
Infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak memadai, serta layanan kesehatan dasar belum merata, kata dia, dinilai menghambat kualitas hidup masyarakat.
Sastra Winara menegaskan bahwa dirinya akan membawa persoalan tersebut ke meja pembahasan lintas sektor di DPRD Kabupaten Bogor, agar bisa mendapatkan perhatian serius dan solusi nyata.
“Masalah ini harus ditangani bersama-sama. Pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan instansi lingkungan hidup perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang bisa diimplementasikan langsung di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menyebut, penanganan persoalan seperti sampah dan faskes membutuhkan sinergi, baik dari sisi kebijakan, anggaran, hingga pemberdayaan masyarakat.
Selain dua isu utama tersebut, dalam dialog terbuka itu juga muncul isu pertanahan yang turut menjadi perhatian.
Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan, keluhan terkait tumpang tindih kepemilikan lahan, yang kerap menimbulkan konflik antarwarga.
Menanggapi hal itu, Sastra Winara menyatakan, akan menindaklanjuti dengan serius dan berencana mengundang pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencari solusi konkret.
“Terkait isu pertanahan yang disampaikan salah satu tokoh, tentu akan kami pelajari lebih lanjut. Kami berencana mengundang pihak BPN untuk duduk bersama mencari solusi konkret,” ujarnya.
Pihaknya menambahkan, langkah tersebut penting guna meminimalkan konflik agraria dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat, terutama di wilayah yang kerap mengalami ketidakjelasan batas lahan atau sertifikat ganda.
