Beritabogor24jam.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah mengebut realisasi program Universal Health Coverage (UHC) yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2026.
Melalui program ini, seluruh warga Kabupaten Bogor nantinya dapat berobat cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa perlu khawatir soal biaya.
Biaya pengobatan akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Bogor sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Program ini juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan akses pelayanan medis antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Bogor yang luas dan padat penduduk.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah, meskipun tantangan keuangan tahun 2026 diperkirakan akan semakin berat.
“Walaupun bicara soal keuangan tantangan semakin berat di 2026, tetapi kebutuhan dasar masyarakat pertama adalah kesehatan, kedua pendidikan. Maka kami upayakan tahun 2026 UHC di Kabupaten Bogor 100 persen,” ujar Rudy Susmanto, Sabtu, 4 Oktober 2025.
Rudy menilai, percepatan pembangunan dan keberhasilan program UHC di Kabupaten Bogor tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah.
Dukungan dan kolaborasi dari seluruh lapisan, terutama pemerintah desa, RT, RW, dan kepala dusun (kadus) sangat diperlukan.
“Jadi kita butuh bantuan membangun Bogor, butuh percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor. Apabila ingin cepat terbangun dan beberapa infrastruktur cepat diperbaiki, maka butuh dukungan dari semua pihak, terutama dari pemerintah desa, RT, RW, dan para kadus yang berada di bagian paling depan dengan masyarakat,” ungkapnya.
Pihaknya juga menekankan, pentingnya peran perangkat desa dalam mendata masyarakat yang belum tercover layanan kesehatan, agar tidak ada satu pun warga yang tertinggal.
Sebagai langkah awal menuju realisasi penuh program UHC, Pemkab Bogor bersama DPRD sedang melakukan inventarisasi administrasi kependudukan.
Proses ini menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh warga memiliki data identitas yang valid dan terintegrasi dalam sistem layanan kesehatan.
“Lalu terakhir, kami memohon bantuan untuk melakukan inventarisasi terkait administrasi kependudukan, karena kami pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD mudah-mudahan tidak ada halangan,” kata Rudy.
Pendataan ini juga bertujuan untuk memastikan pembiayaan kesehatan bisa tepat sasaran dan terdistribusi secara adil di seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang berpenduduk lebih dari 5,6 juta jiwa.
Siapkan Anggaran Rp724 Miliar untuk Wujudkan Bogor Sehat 2026
Pemkab Bogor diketahui telah menyiapkan anggaran sekitar Rp724 miliar guna mewujudkan program UHC 100 persen di tahun 2026.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk menanggung iuran BPJS bagi masyarakat yang belum terdaftar, memperluas cakupan fasilitas kesehatan, serta meningkatkan layanan rumah sakit daerah.
“Untuk UHC 100 persen dengan jumlah penduduk 5,6 juta jiwa kita butuh Rp724 miliar, tetapi apalah arti sebuah angka karena itu adalah kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah,” ujar Bupati Bogor dalam kesempatan terpisah pada April 2025.
Sebagai informasi, program UHC 100 persen sendiri menjadi salah satu tonggak penting dalam mewujudkan Kabupaten Bogor yang sehat, inklusif, dan berkeadilan sosial.
