Beritabogor24jam.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, menegaskan bahwa persoalan angkutan tambang yang telah berlangsung sejak 1974 akan ditangani secara permanen melalui pembangunan jalur khusus untuk truk tambang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika mewakili Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyebut, akan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan dengan segera.
“Sejak tahun 1974, persoalan ini belum memiliki solusi jangka panjang. Pak Bupati menekankan bahwa Pemkab Bogor ingin menyelesaikan masalah ini secara serius dan permanen,” ujar Ajat kepada wartawan, Jumat, 19 September 2025.
Rencana jalur khusus ini sendiri akan membentang sepanjang kurang lebih 13 kilometer, dari Cigudeg hingga Rumpin, sebelum terhubung dengan jalan tol.
Jalur tersebut diharapkan dapat memisahkan pergerakan truk tambang dari arus lalu lintas masyarakat sehari-hari, seperti sekolah, belanja, dan aktivitas rutin lainnya.
Proses Perencanaan dan Target Pembangunan
Menurut Ajat, saat ini Pemkab Bogor tengah menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) dan appraisal lahan.
Proses pembebasan tanah, beber Ajat, akan ditargetkan mulai pada 2026.
Sementara, lanjut dia, pembangunan jalur khusus dijadwalkan berjalan pada 2027.
“Dengan pembangunan jalur khusus, kita bisa memisahkan pergerakan angkutan tambang dari masyarakat. Target ini masih memiliki rentang waktu 2-3 tahun sebelum jalur bisa digunakan secara optimal,” jelasnya.
Relaksasi Jam Operasional Truk Selama Pembangunan
Selama proses pembangunan berlangsung, Pemkab Bogor akan menerapkan kebijakan relaksasi jam operasional truk tambang agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Truk dalam kondisi kosong diperbolehkan melintas pada jam-jam tertentu: pukul 09.00–11.00, dan 13.00–16.00.
Pada jam-jam sibuk, pukul 16.00–22.00, lalu lintas truk akan dibatasi ketat untuk menghindari gangguan bagi masyarakat.
Aturan ini bersifat sementara dan berlaku hingga akhir 2025 selama proyek perbaikan jalan berlangsung.
“Kalau kondisi ideal, semua akan diatur melalui Perbup, jalan mulus, tapi saat ini masih dalam tahap pembangunan,” ungkapnya.
Ajat menegaskan pentingnya komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang wilayahnya juga terdampak aktivitas tambang.
Ia membeberkan bahwa pertemuan lanjutan siap dijadwalkan pada Minggu, 21 September 2025 yang melibatkan Bupati Bogor, Bupati Tangerang, dan Gubernur, untuk membahas solusi bersama yang permanen dan menguntungkan kedua daerah.
