Pemkab Bogor Perkuat Komitmen Antikorupsi Melalui Rapat Koordinasi Tindak Lanjut MCP KPK dan SPI Tahun 2025
Beritabogor24jam – Pemerintah Kabupaten Bogor hari ini menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Rakor yang dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dan unit terkait ini bertujuan untuk menindaklanjuti secara komprehensif hasil pemantauan MCP tahun sebelumnya. MCP sendiri merupakan alat ukur KPK untuk memonitor kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di delapan area intervensi krusial.
Sekda kabupaten Bogor menyampaikan, bahwa capaian MCP dan SPI adalah refleksi dari integritas dan kinerja seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Rapat koordinasi ini bukan hanya sekadar agenda rutin, melainkan penegasan komitmen kita bersama. Kita harus memastikan bahwa setiap rekomendasi dan hasil pemantauan MCP ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret dan terukur.
Capaian MCP yang tinggi dan skor SPI yang meningkat adalah indikator keberhasilan kita dalam membangun sistem pemerintahan yang antikorupsi,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa transparansi, integritas, dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi. Seluruh Perangkat Daerah didorong untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta mengimplementasikan zona integritas secara optimal.
Penting bagi seluruh Perangkat Daerah untuk bekerja secara kolaboratif, memastikan tidak ada celah untuk praktik korupsi, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan perizinan.
Target kita adalah meningkatkan capaian MCP dan SPI secara signifikan di tahun 2025, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tambah
Kegiatan Rakor ini menghasilkan sejumlah kesepakatan dan rencana aksi yang terperinci, termasuk pembentukan tim khusus percepatan tindak lanjut, peningkatan kualitas laporan, dan evaluasi berkala terhadap progres implementasi rekomendasi KPK.
Dengan adanya sinergi ini, Pemerintah Kabupaten Bogor optimis mampu mencapai target integritas yang ditetapkan dan menjadi percontohan bagi daerah lain dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik.(***)
