Beritabogor24jam – Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong perubahan pola penanganan kemiskinan melalui pemanfaatan data yang lebih detail. Pendekatan berbasis lokus dan kondisi keluarga dinilai dapat membantu pemerintah menentukan intervensi secara lebih tepat dan terukur.
Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan bahwa kemiskinan memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan lain. Keluarga yang masuk kategori miskin bisa sekaligus menghadapi persoalan kesehatan, sanitasi, kondisi tempat tinggal, stunting, maupun keterbatasan pekerjaan.
Untuk itu, pemerintah perlu memiliki peta persoalan yang menggambarkan kondisi masyarakat secara utuh. Data kemiskinan akan dikaitkan dengan data sektor lainnya sehingga setiap keluarga dapat diketahui kebutuhan penanganannya secara lebih spesifik.
Pendekatan tersebut juga menjadi dasar penerapan prinsip by name by address. Dengan sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat menentukan prioritas intervensi sekaligus menghitung kebutuhan anggaran berdasarkan persoalan yang ditemukan pada masing-masing keluarga dan wilayah.
Pemkab Bogor menargetkan pemetaan terpadu tersebut menghasilkan langkah nyata di lapangan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu membuat penanganan kemiskinan lebih terarah, sehingga intervensi pemerintah tidak hanya mengatasi satu persoalan, tetapi secara bertahap memperbaiki berbagai kondisi yang memengaruhi kesejahteraan keluarga.(dan)
