Beritabogor24jam.com – Kabupaten Bogor tengah menghadapi persoalan serius di sektor pendidikan. Berdasarkan data Tahun Ajaran 2025, tercatat sebanyak 59.778 anak usia sekolah berisiko putus sekolah.
Data ini bersumber dari laman Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek RI, yang diakses oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bogor.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa ribuan anak tersebut tidak memiliki riwayat pendidikan yang jelas, baik dari segi perpindahan sekolah maupun keberlanjutan ke jalur formal maupun non-formal.
Kondisi tersebut menandakan adanya celah dalam pemetaan pendidikan di tingkat lokal yang perlu segera diatasi.
Persoalan Anak Putus Sekolah Masuk Isu Nasional
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Yanto Pradipta, menegaskan persoalan anak tidak sekolah telah menjadi isu nasional dan termasuk dalam indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.
“Ya sebetulnya itu sudah jadi isu nasional ya. Kita memang ada salah satu indikator SPM terkait dengan angka rata-rata lama sekolah. Kabupaten Bogor memang masih rendah angka putus sekolahnya. Salah satu upaya kita untuk mengangkat angka total lama sekolah adalah mendorong anak-anak yang tidak sekolah untuk mau bersekolah,” ujar Yanto kepada wartawan, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Yanto menjelaskan, pihak Disdik Kabupaten Bogor berupaya mendorong seluruh kelompok usia agar kembali menempuh pendidikan, baik yang masih produktif maupun yang sudah di atas usia sekolah.
“Kalau usia yang masih produktif, kita dorong untuk kembali ke sekolah formal seperti SMP dan SMA. Untuk yang di atas usia sekolah, kita arahkan ke PKBM di tiap kecamatan,” jelasnya.
Pihaknya menekankan, penanganan persoalan anak putus sekolah tidak bisa dilakukan oleh Disdik sendirian.
Lanjut dia, dibutuhkan kerja sama lintas sektor agar hasilnya optimal dan tepat sasaran.
“Ini kerja bareng, tidak hanya petugas Disdik. Harus ada sinergi semua instansi terkait, terutama pemerintah daerah yang punya wilayah,” katanya.
Untuk Tahun Ajaran 2025, Disdik Kabupaten Bogor memulai langkah awal berupa pendataan bersama pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, hingga RT dan RW.
Setelah data terkumpul, dia juga akan melakukan pendekatan sosial untuk mendorong anak-anak kembali ke sekolah.
“Program tahun ini baru pendataan. Kita sinergi dengan kecamatan, desa, kelurahan, RT, RW. Setelah itu kita dorong anak-anak untuk sekolah. Kan yang paham kultur dan budaya di wilayah itu adalah mereka sendiri,” tambah Yanto.
Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah
Terkait tingginya angka anak tidak sekolah, Yanto mengidentifikasi beberapa faktor utama, yakni kurangnya minat belajar dan kendala ekonomi.
“Salah satunya kurangnya minat belajar, kemudian faktor ekonomi. Ada juga yang tidak keterima di sekolah negeri, tapi tetap ingin sekolah tertentu sehingga ada yang menunggu tahun berikutnya, dan ada yang memang tidak melanjutkan sekolah,” paparnya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat Indonesia diperkirakan akan memasuki bonus demografi pada tahun 2045.
Ribuan anak yang putus sekolah berpotensi menimbulkan tantangan di masa depan, baik dalam hal kualitas sumber daya manusia maupun daya saing wilayah.
