Beritabogor24jam.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan jalur tambang di Parung Panjang yang sudah menjadi keluhan masyarakat.
Melalui pernyataan resmi Bupati Bogor Rudy Susmanto, proyek pembangunan Jalan Tol Khusus Tambang Parung Panjang akan segera direalisasikan.
Rudy memastikan, meski tanpa dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Barat, Pemkab Bogor siap menggelontorkan Rp100 miliar.
Dana tersebut akan mulai digelontorkan untuk proses pembebasan lahan pada 2026, dengan target konstruksi rampung pada akhir 2027.
Menurut Rudy, rencana pembangunan ini masuk dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Pekerjaan tahap awal akan fokus pada pembebasan lahan milik warga.
“Kita mau dibantu pusat, provinsi atau tidak, kita akan tetap mulai tahun 2026 bebasin lahan milik warga. Kita siapkan anggaran Rp100 miliar lebih,” ujar Rudy di Pendopo Bupati.
Tol tambang ini memiliki panjang 12 kilometer dengan 11 jembatan dan lebar 6–7 meter, dirancang agar truk tambang langsung masuk tol tanpa mengganggu jalan masyarakat.
“Target kami, 2027 akhir selesai,” tegas Rudy.
Kenapa Jalur Ini Sangat Mendesak?
Bupati Bogor sendiri menekankan, urgensi proyek ini karena jalur tambang Parung Panjang sudah lama menimbulkan persoalan besar.
“Selama ini nyawa masyarakat jadi taruhannya. Kami tidak mau korban berjatuhan hanya karena masalah jalan yang tidak pernah tuntas,” tandasnya.
Diantaranya seperti kerusakan jalan parah akibat tonase truk tambang berlebih, kemacetan lalu lintas yang mengganggu aktivitas warga, hingga potensi kecelakaan fatal di jalur padat penduduk.
Spesifikasi dan Estimasi Anggaran Proyek
Jalur ini akan dibangun dengan lebar 7 meter, menelan biaya Rp6–7 miliar per kilometer.
Dengan panjang 12 kilometer, total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp150 miliar.
Meskipun Pemkab Bogor menargetkan tidak lebih dari Rp100 miliar melalui skema pembebasan lahan free sale.
“APBD kita Rp12 triliun. Jadi tinggal niat atau tidaknya,” ujar Rudy menegaskan komitmennya.
Rencana itu juga mendapat dukungan dari anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Haji Fikri Hudi Oktiarwan.
Ia menegaskan, pihaknya siap mengawal proyek jalur khusus tambang agar segera terwujud.
“Setiap hari jalan di Bogor Barat dilalui truk tambang bertonase besar, menyebabkan kerusakan parah. Kami yakin Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor akan menuntaskan proyek ini,” ungkap Fikri.
Dengan begitu, masyarakat Parung Panjang dan sekitarnya terbebas dari lalu lintas truk tambang, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan.
