Beritabogor24jam – Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan seluruh rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) terkait perkara Tender Pembangunan RSUD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum sekaligus upaya memperkuat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pemkab Bogor akan memberikan sanksi disiplin kepada lima anggota Pokja Pemilihan setelah putusan KPPU berkekuatan hukum tetap. Proses tersebut dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dengan tetap menjunjung asas profesionalitas dan kepastian hukum.
Terkait ASN berinisial AR, Pemkab Bogor menjelaskan bahwa pelantikannya berlangsung sebelum surat rekomendasi KPPU diterima. Setelah surat diterima, pemerintah daerah segera melakukan pemeriksaan internal serta menetapkan pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagai bagian dari proses administratif.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus memastikan setiap rekomendasi lembaga negara dilaksanakan secara bertanggung jawab.(dan)
