Beritabogor24jam.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat komitmen dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang akan dijalankan adalah melalui program kejar paket, yang mulai digencarkan pada tahun 2026 mendatang.

Program tersebut menjadi solusi nyata dalam menekan angka anak putus sekolah dan memperluas kesempatan belajar bagi warga di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah daerah.

Ia menilai, masih banyak anak di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi setelah menamatkan Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Dinas Pendidikan kita lagi kejar, mulai 2026 kejar paket akan kita perbanyak di beberapa wilayah Kabupaten Bogor. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor itu anak-anak baru lulus SD enggak lanjutin SMP, ada yang lulus SMP tapi enggak lanjutin SMA,” ujar Rudy Susmanto, Sabtu, 8 November 2025.

Program kejar paket ini nantinya akan menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk para pekerja, masyarakat usia produktif yang belum memiliki ijazah formal, serta anak-anak muda yang sebelumnya sempat putus sekolah.

Pendidikan Jadi “Tiket” untuk Bersaing di Dunia Kerja

Rudy menegaskan, pentingnya pendidikan formal sebagai pondasi dasar untuk dapat bersaing di dunia kerja modern.

Menurutnya, masih banyak masyarakat di Kabupaten Bogor yang kesulitan mencari pekerjaan karena tidak memiliki ijazah setingkat SMA.

“Tapi pada saat nanti usia mereka sudah 25 tahun, 30 tahun, misal ada beberapa tambang yang sudah tidak bisa menambang kembali, mereka jangan kan mau punya daya saing untuk memberikan ide dan gagasan, tapi tiket pun mereka enggak punya,” jelasnya.

Bupati menambahkan, saat ini sebagian besar perusahaan mewajibkan pelamar kerja memiliki ijazah minimal SMA atau sederajat.

Tanpa dokumen tersebut, warga akan semakin sulit bersaing, bahkan untuk pekerjaan dasar sekalipun.

“Tiketnya apa? Contoh mereka sudah berkeluarga, misal dia kerja di pabrik, mau daftar pun sekarang sudah tidak bisa karena minimal lulusan SMA. Ijazah mereka enggak punya, makanya kita kejar semua anak-anak kita harus punya ijazah,” sambungnya.

Kolaborasi dengan Pesantren untuk Perkuat Pendidikan Formal

Selain memperluas akses kejar paket, Pemkab Bogor juga berupaya menjalin kolaborasi dengan berbagai pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.

Pihaknya menilai, banyak pondok salafi yang telah berperan aktif memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ia menegaskan, meskipun pemerintah tidak masuk ke ranah keagamaan secara langsung, kerja sama ini sangat penting agar santri tetap mendapatkan pendidikan formal yang diakui secara nasional.

“Anak-anak muda kita ini harus punya bekal selain bekal ilmu. Walaupun hanya selembar kertas, itulah legitimasi dia menempuh pendidikan,” tutupnya.