Beritabogor24jam.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Bogor.
Penetapan anggaran ini menjadi perhatian publik karena nilai APBD tahun depan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski begitu, Pemkab Bogor menegaskan, agenda pembangunan tetap berjalan dan difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa sejumlah rancangan peraturan daerah sekaligus telah disahkan menjadi peraturan daerah.
Rudy membeberkan bahwa, APBD 2026 turun hampir Rp700 miliar dibandingkan APBD Perubahan 2025.
“Kita pun mengalami penurunan kurang lebih setelah dibahas bersama APBD yang sudah ditetapkan, APBD perubahan tahun anggaran 2025 senilai Rp12,4 triliun, lalu hari ini kita menetapkan APBD 2026 senilai Rp11,697, maka ada penurunan kurang lebih hampir Rp700 miliar,” ujar Rudy Susmanto kepada wartawan, Jumat, 28 November 2025.
Meski terjadi pengurangan anggaran, pemerintah daerah menegaskan penurunan tersebut tidak akan menghambat prioritas pembangunan.
Fokus pada Kebutuhan Dasar Masyarakat
Ia memastikan, APBD 2026 tetap memprioritaskan tiga sektor Utama, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Menurut dia, pembangunan tidak hanya akan difokuskan pada wilayah tertentu, tetapi dilakukan merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Prioritas bukan hanya satu atau dua lokasi tapi menyeluruh di 416 desa, 19 kelurahan. Bantuan keuangan infrastruktur desa 2026 dengan angka 1,5 miliar per desa bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga merupakan pembangunan infrastruktur sumber daya manusia,” jelas dia.
Bantuan keuangan desa tersebut menjadi instrumen penting dalam pemerataan pembangunan, sekaligus menjaga keberlanjutan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Pemkab Bogor juga mengarahkan sebagian anggarannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di dua kawasan strategis, Bogor Timur dan Bogor Barat.
Langkah tersebut diyakini dapat mempercepat transformasi ekonomi daerah serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.
APBD 2026 juga menyasar proyek penataan jalan alternatif di Bogor Selatan, termasuk persiapan jalur khusus angkutan barang dan tambang yang menjadi isu strategis peningkatan kelancaran distribusi logistik.
Proyek Infrastruktur Utama Berlanjut di 2026
Pihaknya menyebut, sejumlah proyek infrastruktur strategis tetap dilanjutkan pada tahun 2026, mulai dari penataan jalan, pembebasan lahan, hingga pembangunan jembatan.
“Kami berproses di 2026 melakukan pembebasan lahan dan jalan Bojong Gede–Kemang masih tersisa satu jembatan. Satu jembatan insya Allah kita tuntaskan di tahun 2026 sehingga mudah-mudahan kalau tidak ada kendala 2027 flyover dapat selesai terbang,” tutur Rudy.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut memberikan dukungan dengan menganggarkan sekitar Rp1 triliun untuk pembangunan Jalur Puncak 2 pada tahun 2026.
Pemkab Bogor memastikan, proyek tersebut berjalan secara terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
Pembangunan jalur Leuwiliang dan Ranca Bungur pun dipastikan berlanjut dengan fokus pada pembebasan lahan, tahap yang menjadi penentu keberhasilan proyek.
Rudy juga menegaskan, seluruh agenda pembangunan di Kabupaten Bogor tetap berjalan selaras dengan program prioritas pemerintah pusat.
Pemkab Bogor, katanya, berkomitmen untuk mendukung kebijakan strategis nasional agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Dan juga program prioritas pemerintah pusat yang masuk dalam asta cita Presiden Republik Indonesia, kita pun pemerintah Bogor terus serta menyukseskan dan melaksanakan program pusat,” tegasnya.
