Beritabogor24jam.com – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V, Mulyadi, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dinilai merugikan masyarakat di wilayah Bogor Selatan.
Hal itu disampaikan langsung oleh Mulyadi saat kegiatan reses masa sidang I tahun 2025–2026 yang digelar di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa kebijakan penyegelan sejumlah lokasi di Bogor Selatan dilakukan secara ‘membabi buta’ tanpa kajian mendalam.
Sehingga, kata dia, berdampak pada ribuan warga yang kehilangan mata pencaharian dan usaha mereka terganggu.
“Alhamdulillah hari ini saya sedang menjalankan tugas konstitusional yaitu menyerap aspirasi di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V, menyerap aspirasi karena ada kegaduhan di wilayah Bogor Selatan,” ujar Mulyadi kepada wartawan, Kamis, 9 Oktober 2025.
Dampak terhadap Perekonomian Daerah
Menurut Mulyadi, kebijakan penyegelan pemerintah pusat telah menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan.
Ribuan warga kehilangan pekerjaan, usaha masyarakat terganggu, dan terjadi efek domino terhadap sektor UMKM, pariwisata, serta penerimaan pajak daerah.
“Banyak warga yang ribuan kesempatan kerjanya hilang bahkan dihentikan kegiatan usahanya. Kemudian ada multiplier effect, UMKM, PHRI juga komplain karena menurun omzetnya, belum lagi PAD dari sektor pajak daerah. Mungkin juga ada penerimaan negara bukan pajak di wilayah Bogor Selatan itu terhenti, melambat,” tutur Mulyadi.
Kondisi ini memperlihatkan kebijakan yang seharusnya menjaga lingkungan justru menimbulkan krisis sosial dan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.
Mulyadi Serap Aspirasi Warga
Politisi asal Partai Gerindra itu menegaskan, kehadirannya di tengah masyarakat bertujuan menampung keluhan warga agar menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Saya berharap Pak Presiden mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup itu sehingga masyarakat yang hidup notabenenya tidak jauh dari kediaman pribadi Pak Presiden bisa mendapatkan atensi. Jangan biarkan mereka,” katanya.
Mulyadi juga menyoroti, kondisi sosial masyarakat terdampak yang memprihatinkan.
Ia menekankan, potensi meningkatnya angka kriminalitas, ancaman terhadap pendidikan anak usia sekolah, dan kesulitan ekonomi yang melanda keluarga-keluarga terdampak.
“Jangan biarkan mereka, tadi keluhan-keluhannya sudah miris. Mereka lapar, angka kriminal terindikasi akan meningkat, masa usia sekolah seperti teman-teman tahu akan terancam, padahal ini dapil saya yang kediaman Pak Presiden,” ungkapnya.
Pihaknya menyebut, pemerintah harus berpihak pada masyarakat dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan adil.
Lanjutnya pengembangan sektor ekowisata patut didukung selama perusahaan mematuhi regulasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Selama perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ekowisata memenuhi regulasi dan aturan secara komprehensif, bisa memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat, ya pengembangan ekowisata kita welcome,” kata dia.
Kemudian, kata dia, dengan pengelolaan yang tepat, destinasi wisata dan investasi ekowisata dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, menjaga kesejahteraan, dan meningkatkan keamanan serta kemakmuran daerah.
“Kita memiliki destinasi wisata, ada investor kemudian mengembangkan ekowisata, masyarakat bisa berpartisipasi bahkan dapat penerimaan atau ke rumah-rumah mereka, kesejahteraan bisa terjaga. Intinya keamanan dan kemakmuran semakin dekat,” ungkapnya.
