Kabupaten Bogor-BeritaBogor24jam//07.05.2025
Bupati Bogor Rudy Susmanto menanggapi tegas penyalahgunaan kendaraan dinas oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Ia menekankan pentingnya etika dan kepatuhan terhadap aturan dalam penggunaan aset milik negara.
Hal ini mencuat setelah ramai diperbincangkan di media sosial terkait kabar bahwa Pemkab Bogor membeli mobil dinas baru berupa Suzuki Jimny. Menanggapi isu tersebut, Rudy membantah bahwa ada pengadaan kendaraan baru. Ia menjelaskan, enam unit Suzuki Jimny tiga pintu yang dimaksud sebenarnya telah dibeli pada tahun 2023 dan diperuntukkan bagi kepala bidang di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Namun, penggunaan mobil dinas tersebut dinilai menyimpang. Rudy mengungkapkan, beberapa unit diketahui telah diganti pelat nomornya dari merah menjadi hitam, menandakan penggunaan pribadi. “Saat apel kendaraan di Pakansari, saya baru tahu ada mobil Jimny. Itu bukan pengadaan baru, pajaknya habis 2028. Maka saya tarik dan jadikan mobil patroli,” ujarnya pada Selasa, 6 Mei 2025.
Sebagai bentuk penertiban, enam unit Suzuki Jimny itu kini dialihfungsikan untuk menunjang pelayanan publik. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk patroli oleh Satpol PP, Dinas Perhubungan, pengelolaan taman oleh DPKPP, operasional Stadion Pakansari, sosialisasi Command Center 112, serta untuk mendukung kegiatan BPBD dan pemadam kebakaran.
“Mobil itu dibeli pakai uang rakyat. Tidak etis kalau hanya digunakan kepala bidang. Harusnya untuk pelayanan publik,” tegas Rudy.
Untuk menandai perubahan fungsi tersebut, Pemkab Bogor memasang stiker bertuliskan “mobil patroli” di masing-masing kendaraan. Langkah ini sejalan dengan arahan Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menekankan pentingnya pemanfaatan kendaraan dinas sesuai tugas dan Surat Keputusan (SK) penempatan.
Di akhir pernyataannya, Rudy mengajak masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial serta turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh peran semua pihak untuk memajukan pelayanan, infrastruktur, dan citra Kabupaten Bogor,” tutupnya.
